Setiap tahun, poster kandidat bertebaran di lini masa media sosial, lengkap dengan jargon perubahan dan janji perbaikan. Namun, yang berubah justru satu hal: berapa jumlah mahasiswa untuk benar-benar peduli akan hal tersebut. Di Unsika, Pemilah Raya (Pemira) semakin terasa, seperti agenda rutin untuk dijalani sekadarnya, bukan ruang demokrasi yang hidup dan bermakna.
Banyak mahasiswa memilih tidak ikut. Sebagian datang hanya karena diminta, sebagian lagi bahkan tidak tahu siapa yang mencalonkan diri. Fenomena ini sering langsung dicap sebagai “mahasiswa apatis” atau “malas berpolitik”, padahal jika ditarik lebih dalam, persoalannya tidak sesederhana itu.
Sebagai mahasiswa, rasa malas mengikuti Pemira bukan muncul begitu saja. Ia tumbuh dari pengalaman, pengamatan, dan kekecewaan yang berulang.
Salah satu alasan paling kuat adalah rasa percuma. Sudah menjadi rahasia umum bahwa di banyak Pemira kampus, termasuk Unsika, kandidat yang maju, seringkali bukan benar-benar berdiri sebagai individu mahasiswa, melainkan representasi kelompok tertentu. Dukungan bukan dibangun dari gagasan, tetapi dari jaringan. Bukan dari aspirasi luas mahasiswa, melainkan dari konsolidasi internal segelintir kelompok.
Akibatnya, mahasiswa awam dengan cepat membaca polanya: “oh, yang ini dari organisasi itu, yang itu pasti didukung kelompok ini.” Jika dilihat kembali, bahkan sebelum hari pencoblosan tiba, hasilnya sudah terasa bisa ditebak. Ketika hasil dianggap sudah ditentukan di belakang layar, partisipasi kehilangan makna. Pemira tak lagi terasa sebagai pilihan bebas, melainkan formalitas untuk melegitimasi kemenangan yang sudah disiapkan.
Masalah berikutnya adalah jarak antara BEM dan mahasiswa biasa. Tidak semua mahasiswa adalah aktivis organisasi. Banyak mahasiswa hanya datang ke kampus untuk kuliah, pulang, kerja sampingan, atau mengurus persoalan hidup lain yang tidak ringan. Sayangnya, Pemira sering terasa hanya menyasar mereka yang sudah “masuk lingkaran.” Bahasa kampanye tidak membumi, visi-misi normatif dan seragam, serta minim pembahasan isu konkret yang benar-benar dirasakan mahasiswa Unsika sehari-hari.
Pada akhirnya, mahasiswa bertanya dalam hati: “apa bedanya kandidat A dan B? apa dampaknya buatku?”. Pertanyaan itu jarang juga nyata. Tekanan akademik, persoalan biaya hidup, tuntutan keluarga, dan kesehatan mental membuat Pemira berada jauh di daftar prioritas. Jika sebuah proses demokrasi tidak mampu menunjukkan urgensinya, wajar jika ia dikalahkan oleh kebutuhan hidup yang lebih mendesak.
Namun, berhenti di sini saja berbahaya. Hal tersebut, karena jika apatisme terus dibiarkan, Pemira akan semakin dikuasai oleh segelintir pihak yang memang punya kepentingan dan tenaga untuk bermain di dalamnya. Ketidakhadiran mayoritas mahasiswa justru memperkuat dominasi kelompok tertentu. Ironisnya, semakin kita merasa “tidak berpengaruh”, semakin besar pengaruh mereka yang tersisa.
Di titik ini, penting untuk ditegaskan bahwa mahasiswa yang tidak ikut Pemira bukan berarti tidak peduli. Dalam banyak kasus, itu adalah bentuk protes diam. Protes terhadap sistem tidak transparan, terhadap pilihan yang tidak benar-benar mewakili. Tidak hanya itu, juga terhadap demokrasi kampus yang kehilangan rohnya.
Akan tetapi, protes diam juga punya batas. Jika ingin Pemira berubah, maka mahasiswa juga tidak bisa sepenuhnya menarik diri. Kesadaran ini tidak berarti membenarkan sistem yang bermasalah, melainkan mengambil kembali ruang untuk menjadi milik bersama. Pemira tidak akan sehat jika hanya diisi oleh orang-orang yang itu-itu saja. Demokrasi kampus tidak akan membaik jika dikritik hanya dari luar tanpa upaya merebutnya dari dalam.
Mengikuti Pemira bukan soal membela kandidat tertentu, tetapi soal mengganggu kenyamanan sistem yang stagnan. Semakin tinggi partisipasi mahasiswa non-organisasi, semakin sulit Pemira dikendalikan oleh satu kepentingan. Semakin banyak suara kritis masuk, semakin besar peluang BEM benar-benar merasa diawasi dan ditagih janjinya.
Tentu, partisipasi tidak boleh berhenti di bilik suara. Mengikuti Pemira juga berarti berani bertanya, mengkritik visi-misi, menagih keberpihakan, dan mengingatkan bahwa BEM bukan milik organisasi pengusung, melainkan milik seluruh mahasiswa.
Pemira seharusnya menjadi ruang belajar demokrasi, bukan simulasi kekuasaan. Ia bukan sekadar soal siapa yang menang, tetapi bagaimana prosesnya dijalankan dengan adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan mahasiswa luas. Jika Pemira gagal menjalankan fungsi itu, maka kritik harus terus disuarakan, bukan dengan menjauh, tetapi dengan kesadaran dan keterlibatan.
Mungkin Pemira Unsika hari ini belum ideal. Mungkin sistemnya masih cacat dan kepercayaan mahasiswa sudah terlanjur menurun. Namun, membiarkannya kosong justru memperpanjang masalah. Demokrasi kampus tidak akan membaik dengan sendirinya, ia harus direbut, dirawat, dan terus dipersoalkan.
Dengan demikian, pada akhirnya Pemira bukan tentang mereka yang maju sebagai calon, tetapi tentang bagaimana kita untuk menerima dampak dari keputusan-keputusan mereka. Suara mahasiswa seberapapun kecilnya, tetap lebih bermakna daripada diam yang berkepanjangan.
Penulis: Adios
Desainer: Deviana Cahya Lestari